Cianjur dan Pariwisata

 Oleh Dadan Rukmantara, SE

Statistisi Pertama di BPS Kabupaten Cianjur

Sebagai salah satu penyokong pendapatan daerah yang cukup besar, upaya yang sungguh-sungguh untuk semakin lebih mengembangkan dan meningkatkan sektor pariwisata harus segera dijalankan. Penyediaan dan penambahan fasilitas pendukung serta peningkatan pelayanan pariwisata harus dioptimalkan.

HARAPAN PETANI DIAWAL PENGHUJAN

oleh: Dadan Rukmantara, SE

Statistisi Pertama di Badan Pusat Statistik Kabupaten Cianjur.

Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika ( BMKG) memprediksi musim kemarau masih akan terjadi sampai Oktober 2018. Oleh karena itu para petani diimbau lebih cermat memilih tanaman pangan yang akan ditanam. "Sekitar 60-80 persen wilayah kita sudah masuk musim kemarau, petani harus mulai memikirkan menaman tanaman yang butuh sedikit air, jangan memaksakan tanam padi," terang Deputi Bidang Klimatologi BMKG, Herizal. Kendati demikian, seiring dengan hujan yang sudah mulai turun beberapa hari ini di beberapa wilayah di kabupaten Cianjur diawal bulan November 2018 ini, menaruh harapan bagi para petani, terutama para petani padi di beberapa wilayah persawahan dengan sistem pengairan  tadah hujan, mereka sudah banyak yang memulai mempersiapkan lahan sawahnya, geliat musim tanam padi sawah sudah mulai nampak.

POTRET PERTANIAN KABUPATEN CIANJUR

DADAN RUKMANTARA, SE

STATISTISI PERTAMA BPS KABUPATEN CIANJUR

Secara geografis sebagian besar wilayah Cianjur merupakan wilayah pegunungan, kecuali di beberapa bagian wilayah pantai selatan, merupakan daerah dataran rendah, sehingga dengan demikian, pertanian tanaman pangan dan hortikultura, peternakan, perikanan, perkebunan dan kehutanan menjadi sebagian besar sumber kehidupan bagi masyarakat Cianjur.

Tantangan dan peluang pendataan zaman millennial

Rosser Ikhlas, S.Si

Statistisi Pertama BPS Kabupaten Cianjur

Zaman millennial dimana kebutuhan gadget seperti ponsel cerdas sangat melekat dengan kegiatan sehari-hari. Kegiatan bekerja, belajar, interaksi sosial, berbelanja, dan banyak hal lain yang bisa dilakukakan melalui aplikasi yang dipasang pada ponsel cerdas tersebut. Koneksi internet menjadi hal yang sangat penting untuk selalu terhubung dengan dunianya zaman millennial ini, si dunia maya. Konektivitas dan relasi  bisa terbangun dalam sebuah grup/komunitas tanpa harus bertatap muka walau lokasi berjauhan bahkan di seberang lautan sekalipun. Data yang tersimpan pun sudah tidak berupa tumpukan-tumpukan kertas lagi, tersimpan berupa data digital yang bisa kita bawa kemana-mana melalui  flashdisk, hard disk,maupun media penyimpanan online. Global Positioning System (GPS) merupakan fasilitas yang umumnya telah terpasang pada ponsel cerdas saat ini, fungsinya yaitu menampilkan lokasi akurat gadget tersebut pada tampilan peta citra satelit. Tentu akan sulit untuk tersesat apabila fasilitas GPS ini bisa digunakan dengan maksimal, bahkan dalam perkembangan dunia transportasi GPS merupakan pilar utama penunjang usaha transportasi online. Berbekal cerita pengalaman orang tua zaman sebelumnya, dua kata bagi saya hidup pada zaman millennial ini: cepat, praktis. Itulah teknologi, ia akan terus berkembang memenuhi kebutuhan yang ada pada masanya. Teknologi bukanlah sesuatu yang harus kita hindari, namun harus dikuasai. Ada pepatah yang mengatakan, orang yang berhasil menguasai teknologi akan menguasai dunia.

Pemuda Jawa Barat Siap Guncangkan Dunia

Rosser Ikhlas, S.Si

Statistisi Pertama BPS Kabupaten Cianjur

Baru-baru ini BAPENAS mengeluarkan INDEKS PEMBANGUNAN PEMUDA INDONESIA 2017 yang merupakan hasil kerjasama BAPPENAS dengan Badan Pusat Statistik dan United Nations Population Fund (UNFPA). Penyusunan IPP turut melibatkan Kementrian Pemuda dan Olahraga, dan Kementrian Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan. Mengapa IPP menjadi begitu penting? Sebab pemuda adalah penerus bangsa dan fundamentalproses pembangunan negara secara berkelanjutan.

SULITNYA BERBISNIS DI INDONESIA

Oleh: A. Saebani
KSK/Pegawai BPS Kabupaten Cianjur.

Baru-baru ini Bank Dunia (Word Bank) merilis indeks kemudahan berusaha atau Ease of Doing Business (EoDB) di Indonesia. Kemudahan berusaha Indonesia rangking ke-73, yang tahun sebelumnya sempat ranking ke-72. Reformasi aturan berinvestasi harus dilakukan secara radikal baik pusat maupun daerah jika ingin mencapai target rangking ke-40 dalam kemudahan berbisnis. Bagaimana bisa mendatangkan investor datang ke Indonesia jika aturan main masih di pandang berbelit-belit. Kurang bersahabatnya aturan main berinvestasi mengakibatkan Indonesia tertinggal jauh dengan negara tetangga seperti Singapura, Malaysia juga Vietnam.

REFLEKSI HUT RI

Oleh: A. Saebani

KSK/Pegawai BPS Kabupaten Cianjur.

17 Agustus  merupakan hari sejarah bagi bangsa Indonesia. Pada tahun ini, negara tercinta genap berusia 73 tahun, di usia tersebut bukan lagi muda tetapi dapat dikatakan sudah pada fase yang matang. Sebuah pertanyaan, bagaimana janji kemerdekaan sudah selaras dengan tujuan didirikannya NKRI yaitu kemakmuran untuk semua lapisan masyarakat Indonesia. Tentunya bukan hanya tugas semata seorang Presiden Jokowi tetapi semua komponen bangsa harus bahu membahu membangun negara. Seperti kata pepatah, ‘berat sama-sama kita pikul, ringan sama-sama kita jinjing’.

PERHELATAN ASIAN GAMES TERHADAP EKONOMI

Oleh: A. Saebani
KSK & Statistisi Ahli Pertama di BPS Kabupaten Cianjur.

Asian Games resmi dibuka Presiden Jokowi pada 18 Agustus 2018 dengan menampilkan berbagai seni dan budaya dari penjuru tanah air Indonesia. Kemeriahan pembukaan multieven Asian Games menjadi modal penting karena hampir bersamaan dengan perayaan hari kemerdekaan Indonesia ke-73. Dengan modal finansial yang tidak sedikit demi kelangsungan olahraga terbesar se-Asia tersebut, menelan biaya lebih dari Rp. 5,6 triliun yang bersumber dari APBN. Tentunya selain sebagai ajang promosi parawisata Indonesia juga diharapkan menjadi katalisator pertumbuhan ekonomi pada triwulan III.

PENGANGGURAN “PR” PAK GUBERNUR ?

A. Saebani

KSK & Statistisi Ahli Pertama BPS Kab. Cianjur.

Fenomena orang menjadi penganggur menjadi pelik bagi pemerintah. Sejumlah program penaggulangan pengangguran seolah kesulitan meninggalkan jejak. Penganggur selalu bertebaran di mana-mana dengan berbagai latar belakang pendidikan. Maka tak heran  penganggur sebagai problema yang kompleks dari sebuah ketenagakerjaan di Jawa Barat.

MENANTI INTEGRITAS KONTESTAN PILEG & PILPRES

Oleh: A. Saebani

KSK / Statistisi Ahli Pertama di Badan Pusat Statistik Kabupaten Cianjur.

  Pemilihan  Legislatif ( Pileg) dan Pemilihan Presiden (Pilpres) akan dilaksanakan secara serentak pada 17 April 2019. Pertaruhan perkembangan demokrasi Indonesia akan menjadi parameter demokrasi baik di tingkat regional maupun  dunia internasional. Para calon wakil rakyat akan “melamar pekerjaan”  untuk lima tahun mendatang. Sudah sepatutnya rakyat melek terhadap para calon wakilnya yang akan duduk di kursi DPR/DPRD maupun DPD.

      Salah satu keberhasilan dari proses demokrasi bisa diukur dengan indeks demokrasi di Indonesia. Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) pada 2016 hanya sebesar 70,09. Dibandingkan tahun sebelumnya justru mengalami penurunan sebesar 2,73 poin, pada 2015 IDI sebesar 72,82. Indeks ini menggambarkan perkembangan dan kemajuan demokrasi di Indonesia. Semakin mendekati angka 100 nilai IDI semakin bagus perkembangan suatu negara dalam berdemokrasi.

MEMBANGUN EKONOMI YANG INKLUSIF

Di tengah gejolak ekonomi global yang belum stabil, perang dagang antara Amerika Serikat dengan China yang membawa dampak kepada penurunan pertumbuhan ekonomi dunia. International Monetary Fund (IMF) memperkirakan laju pertumbuhan ekonomi dunia tahun ini menjadi 3,7 persen dari prediksi awal sebesar 3,9 persen. Walaupun terjadi pelemahan ekonomi global, Indonesia patut bersyukur karena pertumbuhan ekonomi masih tumbuh di atas rata-rata laju ekonomi dunia.

MEMBANGUN DESA, MEMBANGUN JAWA BARAT SEJAHTERA

Oleh: A. Saebani, KSK dan Statistisi di BPS Kabupaten Cianjur, Provinsi Jawa Barat.

Dana Desa yang telah dikucurkan pemerintah dari tahun 2015 Rp 20,7 triliun, 2016 Rp 46,98 triliun, 2017 Rp 60 triliun, 2018 Rp 60 triliun, dan tahun depan di 2019 Rp 70 triliun (Kemenkeu). Dengan program tersebut, berharap agar Dana Desa dapat berputar di perdesaan dan dimanfaatkan dalam pembangunan secara maksimal untuk kesejahteraan penduduk desa yang semakin meningkat.

KEBIJAKAN FISKAL & MONETER TERHADAP DEFISIT NERACA PERDAGANGAN

Oleh : A. SAEBANI, SSi

KSK & Statistisi Ahli Pertama di BPS Kabupaten Cianjur

                          

      

Melemahnya nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat selain akibat faktor eksternal seperti masih berlanjutnya perang dagang Amerika Serikat dengan China. Kebijakan Bank Sentral (The Fed Reserve) Amerika Serikat menaikkan suku bunga acuan mengakibatkan para pemegang dolar AS banyak mengalihkan depositonya dalam negeri  ke luar negeri. Selain itu harus diperhatikan faktor fundamental makro ekonomi Indonesia. Salah satunya adalah defisit transaksi berjalan (Current Account Deficit/ CAD) harus pada level yang aman. Bagaimana strategi pemerintah dalam menekan difisit neraca berjalan dan mengembalikan kepercayaan terhadap rupiah?

INOVASI DALAM MENGURANGI PENGANGGURAN

Oleh: A. Saebani, SSi 

KSK & Statistisi di BPS Kabupaten Cianjur, Provinsi Jawa Barat

Fenomena pengangguran akan selalu ada jika penawaran tenaga kerja lebih tinggi dibandingkan pasar tenaga kerja yang tersedia. BPS mencatat, pada Agustus 2018 angka pengangguran terbuka sebesar 5,34 persen atau sekitar 7 juta orang masih menganggur. Yang menjadi “PR” pemerintah justru pendidikan vokasi menengah sebagai penyumbang tertinggi menjadi penganggur. Apakah yang menjadi inti permasalahan, kesalahan kurikulum atau kurangnya pasar tenaga kerja untuk tingkat terampil. Bagaimana pun pertumbuhan ekonomi yang berkualitas sangat menentukan penciptaan lapangan kerja.

INFLASI MENJELANG IDUL ADHA

A. Saebani

KSK & Statistisi Ahli Pertama di Badan Pusat Statistik Kabupaten Cianjur.

    

   Bagi orang dari kalangan menengah ke atas, naiknya kebutuhan pokok bukan merupakan masalah, karena masih tebalnya cadangan keuangan di dompetnya. Akan tetapi untuk sebagian besar ibu-ibu dengan uang belanja tetap akan menjadi problema. Ditengah banyaknya biaya untuk kebutuhan pendidikan anak-anaknya yang masuk sekolah. Kebutuhan pokok pun ikutan naik, seperti naiknya harga telor, daging ayam ras serta berbagai macam sayuran  membuat kondisi semakin terjepit.

DEPRESIASI RUPIAH MENGURAS DEVISA

Oleh: A. Saebani

KSK & Statistisi Ahli Pertama di BPS Kabupaten Cianjur

Gejolak ekonomi dunia rupanya memberikan andil terhadap kecemasan pelaku ekonomi juga stabilitas perekonomian Indonesia. Perang dagang Amerika Serikat dengan Tiongkok, rontoknya perekonomian Turki dan Argentina merupakan salah satu pemicu eksternal melemahnya nilai tukar Rupiah (terdepresiasi) terhadap mata uang Dolar Amerika Serikat (USD). Semakin merosat nilai tukar rupiah banyak mempengaruhi cadangan devisa yang semakin menipis, sehingga negara butuh dolar banyak demi stabilisasi Rupiah di pasar keuangan. 

BONUS DEMOGRAFI & AGEING POPULATION MENUJU INDONESIA EMAS 2045

Oleh: A. Saebani, SSi

KSK & Statistisi Pertama di BPS Kabupaten Cianjur

    

                              Populasi penduduk Indonesia ketika menginjak usia 100 tahun nanti atau tahun 2045, diperkirakan akan menembus angka 318,9 juta jiwa. Jumlah penduduk tersebut tertuang dalam proyeksi penduduk Indonesia 2015-2045 yang dibuat oleh Badan Pusat Statistik (BPS) dan Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas). Data proyeksi penduduk harus menjadi dasar perencanaan, penduduk sebagai fokus pembangunan untuk mencapai bangsa Indonesia yang berkualitas, produktif dan berprestasi. Tingginya pertumbuhan penduduk akan menjadi bencana jika tidak ada perencanaan sedini mungkin. Perubuhan struktur umur penduduk juga akan menjadi problema baik pangan, kesehatan, jaminan sosial maupun ekonomi. 

BACKLOG & RUMAH MENUJU SDGs

       Oleh: A. Saebani, S.Si

KSK & Statistisi Pertama di BPS Kabupaten Cianjur

Perumahan merupakan kebutuhan dasar di samping kebutuhan pangan dan sandang. Program satu juta rumah yang di launcing pada tahun 2015 oleh Presiden Jokowi dan menjadi salah satu proyek strategis nasional. Di saat program sedang digencarkan pemerintah, tetapi tidak sedikit masyarakat berpenghasilan rendah masih banyak yang tinggal di rumah dengan status bukan milik sendiri alias sewa ataupun kontrak. Disamping itu problema perumahan harus menjadi isu penting khususnya pemerintah Jawa Barat dalam mendukung rumah yang sehat dan layak huni.    

AYO SEJAHTERAKAN PETANI !

                                  Oleh : A. Saebani, SSi

 Apakah Indonesia sebagai negara agraris?. Menjadi pertanyaan di tengah masalah besar mengenai masih adanya impor pangan. Kebijakan UU Nomor 18 Tahun 2012 tentang pangan mengamanatkan bahwa penyelenggaraan pangan dilakukan untuk memenuhi kebutuhan dasar manusia yang memberikan manfaat secara adil, merata, dan berkelanjutan berdasarkan kedaulatan pangan, kemandirian pangan, dan ketahanan pangan nasional. Ironis, petani sebagai tulang punggung untuk memenuhi kebutuhan pangan penduduk Indonesia, hampir setengah dari jumlah rumah tangga miskin menggantungkan hidupnya dari sektor pertanian.

ANTARA DEMOKRASI DAN INDEKS KORUPSI

Oleh: A. Saebani, S.Si

Sejatinya proses demokrasi di Indonesia harus menghasilkan para politisi yang bersih, amanah dan berintegritas. Harapan besar para politisi terpilih, baik yang menjadi Bupati, Gubernur, Presiden maupun anggota legislatif untuk mencurahkan segala daya dan upaya dalam membangun negeri ini terbebas dari kemiskinan dan keterbelakangan. Tetapi, masih banyak kasus korupsi terjadi di Indonesia baik yang ditangani oleh KPK maupun Kejaksaan serta Kepolisian. Data KPK memperlihatkan (Detiknews.19/11/2018) sudah total 104 kepala daerah menjadi tersangka, dari 37 kepala daerah tersebut tertangkap Operasi Tangkap Tangan (OTT). Di duga penyebab korupsi karena masih kurangnya integritas dari para pejabat baik di pusat maupun daerah.

AKHIR POLEMIK DATA BERAS

                                                      

                                                      Oleh: A. Saebani, SSi (**)

                          

Produksi beras nasional menjadi data strategis karena menyangkut kebutuhan pokok sebagian besar penduduk Indonesia. Pemerintah pada hari Senin, 22 Oktober 2018 secara resmi mengumumkan produksi beras nasional tahun 2018 sebesar 56,54 juta ton Gabah Kering Giling (GKG) atau setara 32,42 juta ton beras. Hasil perhitungan BPS tersebut diharapkan menjadi tolak ukur kebijakan pemerintah untuk menentukan cadangan beras domestik dalam rangka ketahanan pangan nasional.