19 Feb 2019

DESA WISATA, MEMBANGUN INDONESIA BAHAGIA


Oleh : A. Saebani, SSi
Statistisi di BPS Kab. Cianjur, Provinsi Jawa Barat
      
Pembangunan infrastruktur di era Pemerintahan Jokowi-JK dilakukan secara masif menjangkau seluruh pelosok negeri. Pemerataan pembangunan menjadi pondasi untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi berkelanjutan (sustainable). Salah satu strategi dalam pengembangan perekonomian masyarakat adalah membangun destinasi wisata perdesaan.
      Badan Pusat Statistik (BPS) mengumumkan (10/12/2018), hasil podes 2018 memperlihatkan jumlah desa/kelurahan wisata meningkat dari 1.302 di tahun 2014 menjadi 1.734 pada tahun 2018. Potensi desa wisata tersebut akan menjadi urat nadi kemajuan perekonomian masyarakat desa setempat.
       Tak dipungkiri bahwa alam Indonesia menyimpan sejuta keindahan yang mempesona bagi para pelancong. Destinasi wisata dengan ribuan pulau serta pantai nan indah. Berbagai budaya tradisional, gunung menjulang, wilayah pedalaman penuh keanekaragaman. Hal ini merupakan daya tarik wisatawan baik lokal maupun turis asing masuk ke Indonesia khususnya ke wilayah perdesaan.
       Sektor pariwisata perlu dikelola dengan baik supaya menjadi kontributor pertumbuhan ekonomi baik regional maupun nasional. Pariwisata menjadi penyumbang devisa terbesar kedua setelah minyak sawit yang mencapai USD 16,8 miliar pada 2017 dan ditargetkan sekitar USD 20 miliar di tahun 2018 (detikFinance, 1/02/2018). Ini capaian yang perlu diapresiasi untuk perekonomian Indonesia yang lebih baik. Seperti dalam memperbaiki defisit neraca perdagangan Indonesia.
       Keberadaan pariwisata pun menciptakan lapangan kerja baru, di tengah angka pengangguran masih tinggi. Pada Agustus 2018 Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) nasional sebesar 5,34 persen. Dimana TPT perdesaan sebesar 4,04 persen lebih rendah jika dibandingkan TPT perkotaan sebesar 6,45 persen (BPS, 2018). Namun, tingkat kemiskinan perdesaan lebih besar dibandingkan kemiskinan di perkotaan.
       Keberhasilan pemerintah menurunkan tingkat kemiskinan ke angka satu digit, yakni sebesar 9,82 persen pada Maret 2018. Tetapi, tingkat kemiskinan desa masih tinggi, yakni sebesar 13,20 persen, sedangkan kemiskinan perkotaan sebesar 7,02 persen (BPS, 2018).
       Selain tingkat kemiskinannya yang lebih tinggi, kondisi kemiskinan di perdesaan juga jauh lebih memprihatinkan, tercermin dari indeks kedalaman dan indeks keparahan kemiskinan di perdesaan yang dua kali lipat dibandingkan di perkotaan. Pada Maret 2018, indeks kedalaman kemiskinan di perdesaan sebesar  2,37 dan indeks keparahan kemiskinan sebesar 0,63. Sedangkan di perkotaan indeks kedalaman kemiskinan sebesar 1,17, dan indeks keparahan kemiskinannya  sebesar 0,29 (BPS, 2018)
       Maka, sektor pariwisata berbasis desa dapat menjadi jawaban, karena akan menghindari laju migrasi penduduk untuk menyambung hidup ke daerah perkotaan. Penduduk berlatar belakang pendidikan tinggi tidak perlu pergi ke kota untuk mencari kerja. Destinasi pariwisata desa menjadi peluang dalam mengembangkan usaha dan bekerja di perdesaan.
       Perkembangan destinasi pariwisata desa selain akan menambah pendapatan dari retribusi desa. Juga akan menggairahkan perekonomian setempat. Peran Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) akan tumbuh seiring banyak pengunjung untuk membelanjakan uangnya. Selain itu, produk unggulan pun akan laris manis sebagai cendera mata sehingga akan meningkatkan pendapatan penduduk.
Desa wisata dengan digital
       Kelemahan Sumber Daya Manusia (SDM) dalam penguasaan teknologi internet di era modern harus menjadi perhatian penting bagi penduduk desa. Pengembangan desa wisata umumnya terkendala lemahnya dalam promosi serta pengemasan wisata. Sehingga potensi wisata desa tidak termanfaatkan karena kurangnya promosi yang mengakibatkan sepi pengunjung.
       Promosi paling efektif dan efisien tentang desa wisata yaitu secara daring baik melalui media sosial, website maupun aplikasi online. Terlebih pemerintah tengah mempercepat koneksi internet di daerah pelosok, terutama wilayah 3T (Terpencil, Terdepan, dan Terluar) di seluruh wilayah Indonesia. Menurut data Komimfo, sudah sekitar 73% desa/kelurahan yang sudah memiliki koneksi internet berbasis teknologi 3G.
       Sementara untuk jaringan 4G, baru mencakup 55% saja. Pada tahun 2019 mendatang, pemerintah berharap dapat mengkoneksikan lebih dari 83.000 Desa/Kelurahan yang ada dengan internet berbasis 3G. Target lain di tahun depan, total 514 Kabupaten/Kota terjangkau oleh jaringan 4G LTE. Dari jumlah tersebut, saat ini baru 64%-nya saja yang telah terpenuhi dengan akses 4G.
      Berdasarkan podes 2018, diketahui masih ada desa yang tidak menangkap signal telepon seluler sebanyak 6.759 desa serta signal lemah sebanyak 21.597 desa. Sedangkan desa yang dapat menangkap signal internet sebanyak 26.700 (4G/LTE), 33.800 (3G/H/H+), 9.711 (2G/E/GPRS), dan yang tidak ada signal internet sebanyak 6.961 desa. Hal ini merupakan tantangan pemerintah bagaimana dapat memanfaatkan potensi desa wisata.
Mendayagunakan penduduk lokal
       Penduduk lokal perlu meningkatkan kemampuan, kreativitas, dan kompetensi dalam mengelola wisata. Kegiatan wisata desa berbasis masyarakat lokal bisa berlangsung jika dengan dukungan orang-orang yang kompenten dan profesional. Salah satu pengembangan pariwisata ditentukan oleh keseimbangan potensi sumber daya dan jasa (supply) dan permintaan terhadap objek wisata (demand).
       Program yang dapat dilakukan untuk meningkatkan kemampuan dan kreativitas penduduk lokal adalah dengan cara mengadakan pelatihan. Pelatihan tersebut diantaranya,  bagaimana menjadi pemandu wisata (guide), penunjuk jalan, pengelola pondok wisata, serta pelatihan penduduk untuk memproduksi kerajinan tangan yang kemudian dapat dijadikan oleh-oleh khas desa wisata
      Destinasi desa pariwisata perlu menjadi sebuah kebijakan perioritas pemerintah di tengah tingginya angka kemiskinan perdesaan. Dengan berbagai upaya pemerintah, masyarakat, swasta maupun pihak terkait untuk meletakkan sektor pariwisata sebagai ekonomi unggulan dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Tak kalah pentingnya, menjadikan sektor wisata desa menjadi bagian ketahanan ekonomi nasional.  
Sumber: RADAR CIANJUR, 11-01-2019

Artikel Terkait



Tidak ada komentar:

Posting Komentar