Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Rusman Heriawan yang nama lembaganya dikaitkan atas tudingan tersebut, juga ikut memberikan klarifikasi.
Berikut petikan wawancara Rakyat Merdeka dengan Rusman di Jakarta, kemarin.
BPS dikaitkan dengan kebohongan publik yang dilakukan pemerintah, tanggapan anda?
Pokoknya yang berkaitan dengan BPS, keberatan dong kalau dibilang pembohongan. BPS tidak mau mencampuri urusan politik. Tapi kalau menyangkut angka BPS menjadi referensi, tentu harus bertanggung jawab. Sebab, angka yang kita hasilkan tidak berdiri sendiri.
Apa benar BPS dintervensi pemerintah untuk menampilkan data-datanya?
Tidak benar itu. Sebab, nggak bisa-lah kalau angka di data BPS itu atas kemauan pemerintah atau kelompok. Kita punya proses dan protap. Data yang didapat dari lapangan dengan melibatkan puluhan ribu petugas. Jadi, angka BPS nggak bisa dipotong di tengah jalan sesuka kita.
Kapan diumumkan?
Sudah diumumkan beberapa bulan yang lalu. Kemudian pemerintah mengambil angka itu dan ditampilkan ke publik sekarang. Tapi reaksinya kok, seolah-olah menjadi barang baru.
Data BPS cenderung memberikan penilaian yang bagus terus?
Kadang-kadang seperti yang diharapkan pemerintah. Tapi kadang di luar dugaan pemerintah. Siapapun kalau melihat angka BPS, jangan seolah-olah seperti direkayasa. Kalau angkanya memukul pemerintah, kok nggak ada yang mempermasalahkan.
Bagaimana potret BPS kemiskinan pada tahun 2010?
Angka kemiskinan pada data Maret 2010 turun 13,3 persen. Itu sudah kita umumkan pada 1 Juli 2010. Dulu ada reaksi, tapi kita sudah jelaskan, dan nggak ada masalah.
Kemudian ditampilkan pemerintah dan diklaim sebagai keberhasilan. Lalu ada reaksi. Padahal, pemerintah boleh klaim keberhasilan dan mengakui kegagalannya.
Kondisi kemiskinan tertinggi pernah diumumkan BPS?
Oh pernah. Tahun 2006 angka kemiskinan tinggi. Ketika itu pemerintah menaikkan harga BBM sampai 100 persen.
Kemudian, tahun berikutnya naik. Tapi ketika kemudian turun, dipermasalahkan. Padahal sebenarnya BPS bekerja itu taat azas.
Angka yang selalu diributkan itu, bukan angka yang berdiri sendiri. Tapi dibangun berdasarkan data-data di seluruh Indonesia, dari Aceh sampai Papua. Itu angka kemiskinan nasional.
Harapan Anda dengan tuduhan seperti itu?
Saya berharap masyarakat mau menerima semua data-data yang disampaikan BPS secara lapang dada. Kami telah bekerja semaksimal mungkin untuk mendapatkan data yang akurat. [RM]
Sumber:http://www.rakyatmerdeka.co.id
Tidak ada komentar:
Posting Komentar