Dampak Dana Desa di Jawa Barat.

Triyono, A.md

Statistisi di Badan Pusat Statistik Kabupaten Cianjur Provinsi Jawa Barat

Dengan adanya program dana desa pemerintah terus berupaya menekan angka kemiskinan diindonesia. Di jawabarat terdapat 5.299 desa yang mendapatkan kucuran dana desa bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) (BPS, Podes 2018). Dari dana Rp 60 Triliun secara nasional diharapkan dapat meningkatkan pendapatan masyarakat dengan dengan roda perekonomian yang berkembang.

Lantas apa dampak tehadap masyarakat jawabarat dengan adanya program dana desa? Sebenarnya dampak dari program dana desa akan berdampak jangka panjang bukan jangka pendek. Pembangunan infrastruktur yang biasanya diterapkan dalam program dana desa akan berdampak beberapa saat setelah selesai pengerjaan. Tetapi meskipun dampaknya tidak langsung bisa dirasakan tetapi manfaat dari dana desa akan panjang. Pembangunan infrastruktur yang baik dapat mempermudah roda perekonomian dalam jangka waktu yang lama.

Jika melihat hasil pendataaan potensi desa (PODES) yang dilaksanakan oleh BPS pada tahun 2018 sebesar 93,35% desa di jawabarat jalan terluasnya sudah di aspal. Selain itu ada 519 desa yang mempunyai Toko/kios yang dikelola oleh Badan usaha Milik Desa (Bumdes). Hal ini menunjukan angka positif karena penopang perekonomian masyarakat adalah infrastruktur yang memadai.

Dari segi perekonomian di jawabarat ada sebesar 41,14 % desa yang sudah ada minimarket dan 23,65 % desa sudah ada restoran/warung makan. Hal tersebut mengindikasikan roda perekonomian yang cukup memadai. Karna dengan adanya peningkatan jmlah minimarket berarti daya beli masyarakat yang semakin besar.

Perkembangan suntikan dana untuk dana desa terus meningkat dari tahun 2015 sebesar Rp 20,7 T tahun 2016 Rp 46,98 T Tahun 2017 Rp 60 T Tahun 2018 Rp 60 T dan anggaran tahun 2019 sebesar Rp 73 T (data Kemenkeu). Hal ini perlu diwaspadai terhadap penyelewengan dana oleh oknum di desa. Karna hingga akhir tahun 2017 saja sudah ada 900 kepala daerah yang bermasalah dengan hukum terkait dengan dana desa yang dikelolanya. Hal ini disebabkan karna masih lemahnya pengawasan yang harus memantau alokasi dana desa diseluruh Indonesia dan juga pemahaman perangkat desa tentang pelaporan dana desa sesuai prosedur. Alangkah lebih baik apabila system pengawasan pnggunaan dana desa lebih diperketat. 

Kabar menggembirakan disampaikan oleh presiden joko widodo bahwasanya tahun depan akan berkonsentrasi mengubah undang undang sebagai upaya menyederhanakan laporan pertanggungjawaban dana desa. Presiden berpendapat bahwasanya penyederhanaan laporan mengakibatkan tidak banyak menguras tenaga perangkat desa sehingga dapat fokus terhadap proses pelaksanaan kegiatan dari program dana desa. Karna selama ini laporan pertanggung jawaban yang sulit dan terperinci menjadi beban tersendiri bagi aparat desa yang kurang melek terhadap tekhnologi.

Di tahun 2019 pemerintah juga berwacana tidak hanya desa yang menerima program dana desa tetapi juga kelurahan juga akan merasakan program serupa. Hal ini akan berdampak baik tidak hanya bagi masyarakat pedesaan tetapi juga warga perkotaan akan merasakan dampak program dana desa. Sebelumnya para walikota dari berbagai daerah yang tergabung dalam Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia (Apeksi) pada hari senin tanggal 23/07/2018 bertemu langsung dengan presiden di istana bogor dan menyampaikan adanya dana kelurahan seperti halnya dana desa.

Meskipun ada beberapa catatan sampai saat ini program dana desa cukup baik dan bermanfaat bagi masyarakat. Terlebih apabila penyelewengan dana desa dapat di minalisir maka akan  lebih maksimal dampak manfaat yang dirasakan oleh masyarakat secara luas.

Artikel Terkait