"Kalau dibatas-batasi implementasinya di lapangan akan repot," ujarnya saat ditemui di kantornya, Jalan Dr. Sutomo, Jakarta, Rabu (1/12/2010).
Rusman menyatakan pemberlakuan pembatasan BBM bersubsidi ini sangat memerlukan kesiapan Pertamina untuk menyediakan BBM non bersubsidi di seluruh wilayah Indonesia.
"Penerapannya akan sulit, ada konsekuensi bagi Pertamina memperluas jaringan untuk menyediakan Pertamax atau BBM non subisi. Padahal di tempat kecil kan masih sulit," ujarnya.
Untuk itu, Rusman menyarankan ada kesiapan seluruh pihak, apalagi jika akan memberlakukan pembatasan terhadap kendaraan plat hitam produksi di atas 2005.
"Ya kalau tidak tersedia Pertamax, apalagi daerah-daerah kecil. Belum lagi kalau di atas 2005, semakin perlu kesiapannya, kalau nanti akan terjadi dispute," pungkasnya.
Seperti diketahui, pemerintah akan mulai menerapkan pembatasan konsumsi BBM bersubsidi untuk mobil di atas tahun 2005. Hal itu dilakukan seiring terus meningkatnya konsumsi BBM akibat meningkatnya pertumbuhan kendaraan. Akibatnya, konsumsi BBM pada tahun 2010 ini saja sudah melebihi jatah APBN.
Untuk tahun ini saja, konsumsi BBM diprediksi melonjak menjadi 38 juta kiloliter, di atas jatah APBN 2010 sebanyak 36,5 juta kiloliter. Tanpa pembatasan BBM bersubsidi pada tahun 2011, Menko Perekonomian Hatta Rajasa memperkirakan konsumsi akan meningkat lagi sebanyak 10%.
Pemerintah telah menyiapkan 2 opsi untuk pembatasan BBM yang rencananya akan mulai berlaku pada Januari 2011 yakni larangan menggunakan BBM bersubsidi untuk mobil di atas tahun 2005 dan larangan untuk seluruh mobil plat hitam.
sumber:detik.com
Tidak ada komentar:
Posting Komentar