73.86

Harian koran Tempo Rabu (16/12) halaman 7 dengan tajuk “Kalla: Hasil Kinerja Jadi Bahan Evaluasi Menteri” menorehkan BPS di area  “Top Ten” menurut hasil evaluasi kinerja KemenPan RB terhadap 86 instansi. Capaian ini patut disyukuri, tentunya semua ini berkat hasil kerja ‘cerdas’ pegawai BPS di seluruh Indonesia.

Kementerian  Pendayagunaan Aparatur Negara dan RB dan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) merilis hasil evaluasi kinerja 86 instansi . Proses evaluasi dilakukan dengan melihat seluruh aspek yang terkait dengan penerapan manajemen kinerja di instansi pemerintah sehingga mampu membangun etos kerja yang berorientasi pada hasil. “Secara keseluruhan ada kenaikan nilai rata-rata dari 64,70 pada 2014 menjadi 65,82 pada 2015,” jelas Yuddy

Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan RB, Yuddy Chrisnandi akan menunda kenaikan tunjangan kinerja sejumlah lembaga yang hasil evaluasi kinerjanya menurun dan stagnan. Penundaan kenaikan tunjangan mengacu pada UU Aparatur Sipil Negara (ASN), yang mengatur bahwa manajemen ASN berbasis pada kualifikasi, kompetensi, dan kinerja.

Wakil Presiden, Jusuf Kalla menjadikan hasil evaluasi ini sebagai bahan pertimbangan untuk menilai kinerja menteri. Kalla berharap, di masa mendatang penilaian juga mengukur hasil dan kesejahteraan yang langsung dirasakan masyarakat.

Dalam situs online Viva.co.id, Deputi Bidang Pelayanan Publik dari KemenPan RB juga memberikan penilaian terhadap Kementerian/Lembaga yang produktif dalam melakukan inovasi pelayanan publik. Disebutkan kota yang melakukan inovasi terbanyak yakni Bandung dengan 39 inovasi. Untuk K/L, BPS juga tercatat sebagai instansi yang produktif, dengan 24 inovasi.

Sebagai penyedia data, BPS menjadi rujukan kementerian/lembaga dan masyarakat untuk mendapat informasi, yakni data hasil sensus dan survei. Bagaimana penilaian kinerja BPS esok? Tentu akan dikaitkan dengan kepuasan konsumen dalam mengakses data BPS. Penilaian terhadap kualitas dan akuratnya data juga menjadi sorotan masyarakat.

Berikut ini “Top Ten” Instansi dengan penilaian tertinggi evaluasi kinerja dari KemenPan RB    

1. Kementerian Keuangan (83,59)

2. Komisi Pemberantasan Korupsi (80,89)

3. Kementerian Kelautan dan Perikanan (80,76)

4. Badan Pemeriksa Keuangan (80,45)

5. BPKP (77,54)

6. KemenPan RB (77,00)

7. Kementerian Perencanaan Pembangunan (76,13)

8. Kementerian Perindustrian (73,90)

9. BPS (73,86)

10. Mahkamah Konstitusi (73,73)

Artikel Terkait