Pertumbuhan Naik, Kesejahteraan tak Naik

Sunarsip Ekonom dari The Indonesia Economic Intelligence (IEI)
Di luar dugaan, pertumbuhan ekonomi Indonesia sepanjang 2010 mampu mencapai 6,1 persen alias di atas target yang ditetapkan dalam APBN Perubahan sebesar 5,8 persen. Tentu ini menjadi kabar baik bagi pemerintah yang selama ini menganggap pertumbuhan ekonomi merupakan pertanda bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Adalah Badan Pusat Statistik (BPS) yang merilis angka pertumbuhan ekonomi tersebut, Senin (7/2). Namun, bagi pengamat ekonomi Sunarsip, pertumbuhan ekonomi itu tak memberikan pengaruh besar bagi peningkatan kesejahteraan rakyat.

Rusman Heriawan: Angka BPS Nggak Bisa Dipotong Sesuka Kita

Para menteri di Kabinet Indonesia Bersatu (KIB) Jilid II ramai-ramai membantah tudingan kebohongan publik atas keberhasilan kinerja Pemerintahan SBY-Boediono pada tahun 2010.

Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Rusman Heriawan yang nama lembaganya dikaitkan  atas tudingan tersebut, juga ikut mem­berikan klarifikasi.

Berikut petikan wawancara Rakyat Merdeka dengan Rusman di Jakarta, kemarin.

BPS dikaitkan dengan kebo­hongan publik yang dilakukan pemerintah, tanggapan anda?
Pokoknya yang berkaitan dengan BPS, keberatan dong kalau dibilang pembohongan. BPS tidak mau mencampuri urusan politik. Tapi kalau me­nyangkut angka BPS menjadi referensi, tentu harus ber­tang­gung jawab. Sebab, angka yang kita hasilkan tidak berdiri sendiri.

Si Miskin Harus Bekerja

Berita dampak kemiskinan yang dihadapi masyarakat memenuhi pemberitaan media massa pada awal tahun ini. Dimulai dari cerita keluarga yang keenam anaknya tewas setelah keracunan tiwul untuk mengganti nasi yang sudah tak terbeli sampai dengan pasutri yang nekat bunuh diri dan tega meninggalkan anak-anaknya karena tidak mampu menanggung biaya hidup.

Jumlah Si Miskin

Sejumlah tokoh lintas agama membuat pernyataan terbuka. Mereka menyebut pemerintah telah berbohong. Tidak tanggung-tanggung kebohongan itu. Jumlahnya delapan belas, terdiri dari sembilan kebohongan lama dan sembilan kebohongan baru. Demikian tersua di pelbagai media.

DPR Minta BPS Perbaiki Standard Penghitungan Rakyat Miskin

 REPUBLIKA.CO.ID

DPR meminta Badan Pusat Statistik (BPS) mengevaluasi standard indeks kemiskinan. Perbedaan mencolok jumlah rakyat miskin antara data yang dimiliki BPS dan Bank Dunia, dinilai akibat perbedaan standard kemiskinan tersebut.

Kemiskinan Masih Menjadi Problem Utama Umat Islam

REPUBLIKA.CO.ID 
Kemiskinan menjadi persoalan utama Islam, tak hanya di Tanah Air, tapi juga di seluruh dunia. Menurut Rektor UIN Maulana Malik Ibrahim, Malang, Jawa Timur, Imam Suprayogo, penyebab utama kemiskinan di kalangan umat Islam adalah rendahnya pemahaman terhadap ajaran Islam yang menekankan kerja keras dan semangat perubahan.

Kemiskinan Absolut Harus Ditinggalkan

Prof Carunia Mulya Firdausy PhD
Profesor Riset Bidang Ekonomi LIPI

Wakil Presiden Boediono dalam pengarahannya pada Rakernas Asosiasi Pemerintah Provinsi Seluruh Indonesia (APPSI) pada awal Desember 2010 lalu menyatakan, komitmen untuk mengurangi kemiskinan secara nasional jangan dijadikan sekadar bermain-main dengan angka statistik, tetapi harus benar-benar diwujudkan dalam bentuk tercapainya kesejahteraan. Oleh karena itu, sangat penting upaya untuk terus-menerus meningkatkan pertumbuhan secara regional dengan program infrastruktur, peningkatan investasi, dan lainnya agar tercapai penurunan angka kemiskinan.

Memahami Angka Kemiskinan di Indonesia

Jousairi Hasbullah
Analis Statistik Sosial
Kepala Biro Humas dan Hukum BPS-RI

Persoalan kemiskinan di Indonesia senantiasa menjadi perdebatan. Angka yang disajikan kadang dipandang kurang sesuai dengan realitas yang dihadapi masyarakat. Harian Republika, Rabu (5/1) melalui tajuknya yang berjudul "Angka dari Langit" memandang angka kemiskinan yang diklaim oleh pemerintah turun sebesar 1,5 juta orang kurang cocok dengan realita. " Dari Jepara, enam bersaudara tewas akibat mengonsumsi tiwul". "Di Bekasi, tak jauh dari Jakarta, kita masih menemukan anak-anak yang kekurangan gizi karena orang tua mereka tidak memiliki cukup uang," demikian tulis Republika. Bagaimana memahami angka kemiskinan ini dengan proporsional? Ini salah satu tantangan kita.