Dampak Dana Desa di Jawa Barat.

Triyono, A.md

Statistisi di Badan Pusat Statistik Kabupaten Cianjur Provinsi Jawa Barat

Dengan adanya program dana desa pemerintah terus berupaya menekan angka kemiskinan diindonesia. Di jawabarat terdapat 5.299 desa yang mendapatkan kucuran dana desa bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) (BPS, Podes 2018). Dari dana Rp 60 Triliun secara nasional diharapkan dapat meningkatkan pendapatan masyarakat dengan dengan roda perekonomian yang berkembang.

STARTUP BISNIS GENERASI MILENIAL

Oleh : A. Saebani, SSi

Fungsional Statistisi Ahli Pertama di BPS Cianjur Provinsi Jawa Barat

  

                Kemajuan teknologi digital  tidak hanya sebagai alat komunikasi sosial di dunia maya, akan tetapi dengan berbagai inovasi dan kreatifitas dari generasi milenial berkembang ke arah bisnis wirausaha atau entrepreneurship. Dari berbagai bisnis tersebut, seperti halnya bisnis daring (online), e-commerce atau dengan membangun perusahaan rintisan (startup) berbasis teknologi digital yang diprediksi akan menjadi salah satu kekuatan ekonomi terbesar di masa yang akan datang.

KETIMPANGAN PENGELUARAN DI JAWA BARAT

Oleh : Dedi Abdulah

KSK Cikalongkulon dan Fungsional Statistisi Penyelia di BPS Kabupaten Cianjur

        

  BPS mengumumkan angka pertumbuhan ekonomi Jawa Barat pada tahun 2018, dimana pada tahun ini menorehkan prestasi dalam Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE) sebesar 5,64 persen, ini lebih tinggi dari LPE nasional sebesar 5,17 persen. Namun demikian, tingginya pertumbuhan ekonomi Jawa Barat belum mampu mengatrol penduduk yang berpendapatan rendah dalam meningkatkan kesejahteraannya.

KETAHANAN PANGAN DALAM PUSARAN POLITIK

Oleh : A. Saebani

Fungsional di BPS Kabupaten Cianjur Provinsi Jawa Barat

Hasil jajak pendapat Litbang Kompas menunjukkan bahwa jawaban responden terhadap isu pangan (51,8 persen) mengalahkan isu lain seperti infrastruktur (15,3 persen), sumber daya alam (12,1 persen), lingkungan (10,5 persen) dan terakhir energi (5,5 persen) menjadi perioritas untuk diselesaikan oleh capres dan cawapres jika terpilih (Kompas, 16/02/2019). Survei yang dilaksanakan dari tanggal 13-14 Februari 2019 melibatkan 620 responden di 17 kota besar di Indonesia. Perhatian utama masyarakat terhadap isu pangan sangat wajar, karena pangan merupakan kebutuhan dasar bagi semua warga negara.

KSK GARDA TERDEPAN DALAM KUALITAS DATA

Oleh : Endang Sudrajat

KSK dan fungsional Penyelia di BPS Kabupaten Cianjur

Badan Pusat Statistik adalah Lembaga Pemerintah Non Kementerian yang bertanggung jawab langsung kepada Presiden. Salah satu tugas BPS adalah Melaksanakan tugas pemerintahan dibidang statistik sesuai peraturan perundang-undangan. Istilah statistik sangat erat dengan persoalan data yang dikumpulkan dari lapangan di seluruh pelosok di Wilayah Negara Republik Indonesia. BPS dalam mengumpulkan data selalu mengedepan data yang berkualitas, sehingga data tersebut akurat, tepat waktu serta relevansi dari data yang dihasilkan.

SDM JABAR DALAM REVOLUSI INDUSTRI 4.0

Oleh : A. Saebani, SSi

Fungsional Statistisi Ahli Pertama di BPS Cianjur Provinsi Jawa Barat

             

  Indonesia umumnya dan Jawa Barat khususnya perlu lebih mempersiapkan diri dalam menghadapi era revolusi industri 4.0 sebagai dampak dari kemajuan teknologi digital, artificial intelligence (AI) atau kecerdesan buatan yang tidak dapat dihindarkan lagi. Revolusi industri 4.0 sudah menyasar ke berbagai aktivitas kehidupan manusia. Inovasi dan kesiapan SDM menjadi modal utama untuk memanfaatkan peluang dari kemajuan teknologi tersebut.

Perhitungan Produksi Padi Dengan KSA

Oleh : Nanang Suryana, SAP

KSK Cipanas dan Statistisi Penyelia di BPS Kabupaten Cianjur

           Swasembada pangan ksususnya beras menjadi isu penting seiring bertambahnya penduduk Indonesia. Disisi lain, luas baku lahan sawah dari tahun ke tahun cenderung semakin berkurang akibat alih fungsi lahan untuk industri, infrastruktur jalan, pelabuhan, bandara, bendungan maupun perumahan. Ketidakakuratan data produksi padi nasional diduga disebabkan oleh tidak samanya perkiraan luas panen dengan cara pengamatan berjenjang (eyes estimation) dengan fakta luas panen di lapangan sehingga terjadi kelebihan perkiraan produksi beras nasional (overestimate).

PEMBANGUNAN INKLUSIF TERHADAP KEMISKINAN

Oleh : A. Saebani, SSi

KSK /Statistisi Ahli pertama di BPS Kabupaten Cianjur

       

  Arah pembangunan ekonomi yang inklusif di 2018, ditandai dengan memfokuskan pada pembangunan untuk mengentaskan kemiskinan memberikan hasil yang positif. Tonggak sejarah pun ditorehkan pada Maret 2018, dimana tingkat kemiskinan Indonesia sebesar 9,82 persen. Pencapaian angka kemiskinan satu digit dimana tahun-tahun sebelumnya selalu berada di angka dua digit (di atas 10 persen).

DESA WISATA, MEMBANGUN INDONESIA BAHAGIA

Oleh : A. Saebani, SSi

Statistisi di BPS Kab. Cianjur, Provinsi Jawa Barat

      

Pembangunan infrastruktur di era Pemerintahan Jokowi-JK dilakukan secara masif menjangkau seluruh pelosok negeri. Pemerataan pembangunan menjadi pondasi untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi berkelanjutan (sustainable). Salah satu strategi dalam pengembangan perekonomian masyarakat adalah membangun destinasi wisata perdesaan.

Setelah Angka Kemiskinan Turun (Lagi)

Oleh : A. SAEBANI

KSK & Statistisi Ahli Pertama di BPS Kab. Cianjur – Jawa Barat

RILIS terbaru Badan Pusat Statistik (BPS) mengenai penduduk miskin di Indonesia pada September 2018 sebesar 9,66 persen (25,67 juta orang), berkurang sebesar 0,16 persen poin (0,28 juta orang) dibandingkan posisi Maret 2018 sebesar 9,82 persen (25,95 juta orang). Dalam satu tahun penduduk miskin turun mencapai 0,46 persen poin (0,91 juta orang) terhadap September 2017 yang masih 10,12 persen (26,58 juta orang).

EDUKASI DAN PENYELAMATAN ANAK DARI STUNTING

Oleh : A. Saebani

Statistisi Ahli di BPS Cianjur –Jawa Barat

 Masalah anak mengalami stunting perlu menjadi perhatian serius pemerintah untuk segera diatasi. Data hasil Riset Kesehatan Dasar (Riskesdas 2018) menunjukkan angka kejadian anak mengalami stunting di Indonesia mencapai 30,8 persen, masih jauh dari angka ambang batas yang ditetapkan WHO sebesar 20 persen.  Tingginya angka prevalensi anak mengalami stunting menjadi tantangan pemerintah dalam membangun sumber daya manusia (SDM) berdaya saing bahkan akan menjadi kerugian baik sosial mapun ekonomi.

BPS Akan Lakukan Sensus Penduduk 2020 dan Kisah-Kisah di Baliknya

Sapto Prayogo, S.P.

Statitisi Ahli Pertama di Badan Pusat Statistik Kabupaten Cianjur

Adakah yang mengenal Badan Pusat Statistik (BPS) dan kisah-kisah di baliknya? Saya pikir, sebagian besar masyarakat kita tidak mengenalnya. Padahal, BPS adalah instansi pelat merah yang paling sering blusukan.

Mensejahterakan Rakyat dan Mencerdaskan Bangsa

Oleh : Sapto Prayogo, S.P.

Statitisi Ahli Pertama di Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Cianjur

Listrik  bagi kehidupan masyarakat, sudah tidak dipungkiri lagi, sangatlah penting. Dengan adanya listrik, kehidupan  dimalam hari menjadi terang. Anak-anak sekolah bisa belajar dimalam hari dan menikmati hiburan. Peralatan-peralatan listrik juga bisa dihidupkan untuk membantu beberapa pekerjaan masyarakat. Dengan demikian masyarakat dapat menjahit pakaian, membuat roti atau kue, membuat meja dan kursi, membuat pagar besi, serta membuat barang-barang industri lainnya. Kemudian dengan adanya listrik juga hampir semua arus informasi dari seluruh penjuru dunia dengan begitu mudahnya bisa kita peroleh melalui internet, televisi, atau radio.

CERDAS BERASPIRASI DALAM PEMILU 2019

Oleh : Sapto Prayogo, S.P.

Statitisi Ahli Pertama di Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Cianjur

Tanggal 17 April 2019 mendatang negeri kita akan mengadakan pesta demokrasi. Pesta demokrasi atau Pemilu (Pemilihan Umum)  ini akan dilaksanakan secara serentak di seluruh tanah air dari Sabang sampai Merauke. Pada Pemilu 2019 nanti kita pertama kalinya dalam sejarah tidak hanya memilih presiden dan wakilnya tetapi juga sekaligus memilih Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI), Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD RI), Dewan Perwakilan Daerah (DPRD) Provinsi, dan Dewan Perwakilan Daerah (DPRD) Kabupaten/Kota. 

SDGs dan Pendidikan Berkualitas

Muhammad Nurviana *)

Statistisi Pertama Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Cianjur

Pada tanggal 25 September 2015 sebanyak 193 negara mendeklarasikan dan menyepakati sasaran Sustainable Development Goals (SDGs) atau yang diterjemahkan menjadi Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) sebagai komitmen Agenda Pembangunan Global demi kemaslahatan umat manusia dan planet bumi hingga tahun 2030.

Rajut Erat Persatuan dan Kesatuan Bangsa di Tahun Politik

Oleh: Sapto Prayogo, S.P.

Statitisi Ahli Pertama di Badan Pusat Statistik Kabupaten Cianjur

Indonesia adalah negeri yang subur. Hampir semua tanaman bisa tumbuh di negeri ini. Indonesia kaya rempah-rempah sehingga banyak negara lain yang ingin memiliki negeri ini. Indonesia orangnya ramah-ramah. Oleh karenanya, banyak wisatawan asing yang betah tinggal di sini. Kekayaan alam Indonesia melimpah ruah. Karenanya banyak negara lain yang ingin mengeruk kekayaan alam negeri ini.

UPAYA MENINGKATKAN IPM CIANJUR

Oleh : A. Saebani, SSi

KSK & Statistisi Ahli Pertama di BPS Kab. Cianjur – Jawa Barat

          Selain pemerintah membangun sektor ekonomi yang menitikberatkan pada fisik seperti infrastruktur, pembangunan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) perlu mendapat prioritas utama. Salah satu indikator untuk mengukur keberhasilan dalam pembangunan kualitas hidup manusia adalah dengan Indek Pembangunan Manusia (IPM). Tak terkecuali, Kabupaten Cianjur perlu bekerja keras dalam meningkatkan kualitas penduduk dengan cara menaikkan angka IPM agar tidak kalah dengan Kabupaten/Kota yang ada di wilayah Jawa Barat.

PERANAN DATA PODES UNTUK OPTIMALISASI DANA DESA

Oleh : Ade Permana

KSK Cugenang & Statistisi terampil lanjutan di BPS Kabupaten Cianjur

         

  Membangun Indonesia dari pinggiran sangat bermanfaat untuk pembangunan perdesaan. Untuk mempercepat kemajuan desa, pemerintah pusat menggulirkan program pembangunan desa yang disebut dengan Dana Desa (DD) yang bersumber dari APBN dan diberikan setiap tahun. Dana Desa (DD) yang telah dikucurkan pemerintah dari tahun 2015 Rp 20,7 triliun, 2016 Rp 46,98 triliun, 2017 Rp 60 triliun, 2018 Rp 60 triliun, dan pada tahun  2019 Rp 70 triliun (Kementerian keuangan, 2018).

Wirausaha Sebagai Kunci Utama Mengatasi Pengangguran

Oleh Teti Sugiarti

Jabatan Statistisi Pelaksana

Masalah pengangguran merupakan masalah krusial bagi sebuah Negara yang dapat menyebabkan lambannya pertumbuhan ekonomi. Faktor-faktor penyebab meningkatnya pengangguran di Indonesia dapat dibagi menjadi beberapa hal diantaranya faktor manusia itu sendiri dan faktor kebijakan pemerintah pusat dan daerah. Adapun faktor manusia itu sendiri berupa kemalasan, umur dan rendahnya pendidikan serta keterampilan. Sedangkan faktor kebijakan pemerintah pusat dan daerah yaitu berupa ketimpangan antara kebutuhan pekerja dengan pemberi kerja, pengembangan sektor ekonomi, tenaga kerja asing (TKA), dan kurangnya sosialisasi kewirausahaan, serta banyaknya kompetensi ilmu yang tidak sesuai dengan kebutuhan dunia kerja.

USIA PEROKOK DI INDONESIA SEMAKIN MUDA

Wulansari

Statistisi Pelaksana di BPS kabupaten Cianjur

          

  Indonesia menempati peringkat ketiga di dunia sebagai jumlah perokok terbanyak setelah China dan India. Dan yang lebih memperihatinkan jumlah perokok aktif di Indonesia terus bertambah, mencapai lebih dari sepertiga jumlah penduduk Indonesia yang sebagian diantaranya banyak dari kalangan anak-anak mulai usia 10 tahun hingga remaja berusia 18 tahun. Berdasarkan data yang dikeluarkan oleh Ikatan Ahli Kesehatan Masyarakat Indonesia (IAKMI), satu dari lima anak dan remaja Indonesia dikategorikan sebagai perokok, membuat Indonesia menjadi negara dengan proporsi perokok muda terbesar di kawasan Asia Pasifik.